Pemerintah Turunkan Porsi Pendanaan FLPP

Kementerian Pekerjaan Umum dan P e r u m a h a n R a k y a t (PUPR) melalui Pusat P e n g e l o l a a n D a n a Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menyalurkan dan mengelola dana pembiayaa n p e r u m a h a n b a g i Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui p r o g r a m F a s i l i t a s Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Di mana, proporsi pendanaan yang sebelumnya 90:10 berubah menjadi 75:25. Sekitar 75% dana berasal dari pemerintah dalam hal ini PPDPP, sedangkan sisanya sebesar 25% dicampur dengan dana yang berasal dari bank pelaksana. S e k r e t a r i s D i t j e n Pembiayaan Perumahan Kempupera Irma Yanti mengatakan, penurunan itu berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 463 Tahun 2018 Tentang Proporsi Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera. “Setelah satu bulan keputusan ini ditandatangani maka peraturan ini akan mulai berlaku pada 20 Agustus 2018,” ujarnya d a l a m ‘ D i s k u s i d a n Gathering Forum Wartawan Perumahan Rakyat’ di Bogor, Sabtu (4/8). Tercatat, 2018 PPDPP mengelola dana sebesar Rp 6,57 triliun yang terdiri dari DIPA sebanyak Rp 2,18 triliun, saldo 2017 sebesar Rp 2.049 triliun. Sedangkan target pengembalian pokok dan penarikan sebesar Rp 2,33 triliun, dengan target sebesar 60.625 unit rumah.

Dengan terjadinya penurunan porsi pendanaan, maka target PPDPP meningkat menjadi 70.000 unit rumah. Perubahan proporsi penyaluran ini didukung oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Dalam penyaluran dana FLPP, tahun ini PPDPP telah bekerjasama dengan 40 bank pelaksana yang terdiri dari sembilan bank nasional dan 31 bank daerah. Realisasi penyaluran dana FLPP dari 2010 hingga 31 Juli 2018, telah mencapai Rp 32,36 triliun dengan 532.283 unit rumah. A d a p u n p e n e r i m a FLPP 2018 sebanyak 12 455 unit rumah senilai Rp 1,43 triliun. Total penerima manfaat KPR FLPP dari 2010 terdiri dari 73,72 % pegawai swasta, 12,85% pegawai negeri sipil, 7,72% wiraswasta, 3,98% TNl/Polri, dan 1,73% lainnya. Evaluasi Direktur Utama PPDPP Kempupera Budi Hartono mengaku dari 40 bank yang saat ini bekerja sama akan terus dievaluasi kinerjanya dalam penyaluran dana FLPP. Sejauh ini ditemukan ada delapan bank pelaksana yang belum menyalurkan dana FLPP. “Akan kita evaluasi pada kuartal III. Yang sampai Juni belum melakukan penagihan ke PPDPP yang porsi 90%, bank umum nasional ada tiga, BPD ada lima, yang belum ada realisasi KPR-nya. Apakah masih komit dan upaya apa akan kita evaluasi dan kita tetapkan target berikutnya,” ujarnya.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum bidang Perbankan dan Pembiayaan DPP Real Estate Indonesia (REI) Umar Husin mengimbau, PPDPP agar bank pelaksana yang tidak menunjukkan hasil dalam menyalurkan FLPP agar diberikan saksi dan tidak diikutkan lagi dalam tahun-tahun yang akan datang. “Alokasi itu semestinya bisa digunakan oleh pengembang lainnya agar pengembang tidak kekurangan penjualannya. Ini usulan dari pengembang di seluruh Indonesia,” katanya. Sementara itu, PT Bank T a b u n g a n N e g a r a (Persero) Tbk (BTN) menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema FLPP yang sebelumnya digarap bank lain. “BTN siap, bila PPDPP menunjuknya,” kata Direktur Consumer Banking BTN Budi Satria

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *