Cawapres Jokowi Mengerucut pada JK dan Mahfud

Pendaftaran pasangan capres-cawapres dimulai akhir pekan ini. Saat ini belum diketahui siapa bakal cawapres yang akan mendampingi Joko Widodo (Jokowi) sebagai bakal capres petahana. Namun, diperkirakan kandidatnya mengerucut pada dua nama, yakni Jusuf Kalla (JK) dan Mahfud MD. Munculnya nama JK tak lepas dari gugatan uji material UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169 huruf n ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur syarat capres dan cawapres adalah belum pernah menjabat presiden atau wapres selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Gugatan yang dilayangkan Partai Perindo tersebut, jika dikabulkan MK meloloskan JK untuk kembali maju menjadi cawapres meskipun sudah menjabat wapres dua kali namun tidak berturut-turut. Dalam gugatan itu, JK bertindak sebagai pihak terkait. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Pareira menyatakan, gugatan menyangkut dua periode jabatan wapres adalah hak kelompok atau warga negara yang merasa dirugikan, dan kebetulan yang berkaitan langsung dengan gugatan tersebut adalah JK. “Maka keterlibatan Pak JK adalah wajar dan harus untuk memperkuat posisi legal standing gugatan tersebut,” kata Andreas, Senin (30/7).

Menurutnya, jika merujuk pengakuan JK bahwa Presiden Jokowi mengetahui keterlibatan JK dalam gugatan itu, dapat dipahami bahwa JK merupakan nominasi kuat untuk cawapres, apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh MK. Seandainya JK dicalonkan kembali menjadi wapres mendampingi Jokowi, menurut Andreas, mungkin ini langkah terbaik, mengingat kapasitas JK tidak perlu diragukan. “Terbukti dengan segala kelebihan dan kekurangannya, JK telah mampu bekerja sama dengan Presiden Jokowi sejak dilantik pada 2014,” tandasnya. Sedangkan, pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, jika merujuk pada teks bunyi ketentuan tersebut, baik itu berurutan atau tidak, presiden maupun wapres hanya dua kali dapat menjabat. Namun demikian, apa yang disampaikan JK sebagai pihak terkait cukup menarik karena mengaitkan dengan sistem konstitusi, yaitu, mempertanyakan siapa sesungguhnya pemegang kekuasaan dalam sistem presidensial. Menurutnya, pemegang kekuasaan utama adalah presiden, wapres hanya pembantu presiden. “Karena itu JK menyatakan kalau dikaitkan dengan pembatasan kekuasaan, maka presidenlah yang seharusnya dibatasi,” jelasnya. Selain itu, ketika dikaitkan dengan sejarah ketatanegaraan Indonesia, masyarakat tidak pernah bermasalah dengan jabatan wapres. Pembatasan muncul berlatar belakang lamanya masa jabatan Presiden Soeharto selama 32 tahun. “Berdasarkan konteks seperti itulah, JK meminta kepada hakim MK untuk menjebol pembatasan itu. Terlepas dari motifnya apa, sangat menarik. Kata kuncinya menarik, logis, rasional dan paradigmatik kalau dikaitkan dengan sistem konstitusi dan sejarah ketatanegaraan,” ucap Refly.

Jika dikabulkan, menurut Refly, juga tidak semesta-merta memperbolehkan seorang mantan presiden yang sudah menjabat dua kali untuk bisa kembali maju. Logika konstitusinya, presiden merupakan objek utama pembatasan tersebut karena pemegang kekuasaan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai peluang JK masih terbuka m e n j a d i c a w a p r e s . “Peluang itu ada apalagi jika MK mengabulkan gugatan uji material. Tetapi situasinya kompleks dan risikonya besar,” ujarnya. Menurutnya, kalaupun MK mengabulkan, tidak otomatis Jokowi akan memilih JK menjadi cawapres. Jokowi, diyakini mengintip koalisi yang dibangun oleh k u b u G e r i n d r a d a n Demokrat. Jika mereka mengusung kandidat yang muda, tentu Jokowi akan menggandeng wakilnya yang muda dan mempunyai unsur kebaruan. “Misalnya, mereka mengusung Prabowo-AHY atau Anies-AHY, Jokowi tentu mencari wakil yang muda dan punya unsur kebaruan. Risikonya besar jika lawan Jokowi pasangan muda, sementara Jokowi menggandeng JK. Jokowi masih mempunyai pilihan lain, yakni Mahfud MD,” jelasnya. S e l a i n i t u , l a n j u t Yunarto, kehadiran JK juga berisiko ditolak partai pengusung, khususnya Golkar. Pasalnya, pada yang sama Golkar juga mengusung Airlangga Hartarto sebagai cawapres Jokowi. Sedangkan, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari memprediksi peluang adanya kejutan menjelang pendaftaran capres dan cawapres.

Uji material yang diajukan Perindo mengenai masa jabatan wapres menjadi salah satu kejutan berikutnya. “Jusuf Kalla bisa jadi. Peluang JK menjadi cawapres cukup besar. Namun, saya selalu menyebut ada 3M, yaitu Mahfud MD, Moeldoko, dan Ma’ruf Amin,” ungkapnya. Terkait menguatnya nama Mahfud, dibenarkan sumber di unsur pimpinan PDI-P. Namun, PDI-P mengajukan syarat Mahfud bersedia menandatangani pakta integritas tidak berambisi maju pada Pilpres 2024. Harus Dibatasi Secara terpisah, Guru Besar Ilmu Hukum Tata N e g a r a d a n H u k u m A d m i n i s t r a s i N e g a r a Universitas Negeri Malang Suko Wijono mengingatkan, pembatasan masa jabatan presiden maupun wapres merupakan semangat reformasi untuk menghindarkan Indonesia terjerumus ke dalam sistem otoritarian. Pembatasan masa jabatan sangat dibutuhkan agar Indonesia mampu menciptakan regenerasi kepemimpinan nasional. Menurutnya, jika MK melihat latar belakang dan semangat pembatasan jabatan, seharusnya menolak gugatan uji materi pasal 1 6 9 h u r u f n U U Pemilu. Dalam pasal tersebut tidak membedakan antara presiden maupun wapres. “Itu satu paket jelas, jadi boleh saja orang berargumentasi. Gubernur dan wakil gubernur juga satu paket. Karena itu mesti ada pembatasan masa jabatan keduanya,” ucapnya. Pandangan senada disampaikan Direktur Program Saiful Mujani Research and C o n s u l t i n g ( S M R C ) , S i r o j u d i n A b b a s .

Menurutnya, Jokowi dan parpol pengusung diyakini tetap memegang teguh amanat reformasi yang membatasi masa jabatan presiden dan wapres selama dua periode. D i r e k t u r P u s a t Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) F a k u l t a s H u k u m Universitas Jember Bayu Dwi Anggono berpendapat yang sama. MK seharusnya tidak menerima perkara tersebut karena bukan kewenangan. Hal ini lantaran pasal 169 huruf n UU nomor 7 tahun 2017 sama dengan Pasal 7 UUD 1945. Pasal 169 huruf n hanya memindahkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 UUD. Dengan demikian, jika MK menguji Pasal 169 huruf n bahkan hingga mengabulkan uji materi tersebut, sama saja dengan MK menguji UUD. Padahal, sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD, MK hanya punya kewenangan menguji UU terhadap UUD. Bayu memaparkan, berdasar tafsir gramatikal atau tafsir teks, Pasal 7 UUD 1945 menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Pasal ini telah secara jelas menyatakan masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi dua masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *